Gembira sekaligus gregetan. Itulah yang terjadi pada Panji Prasetyo ketika mewakili PT Telekomunikasi Selular (Telkomsel) bersengketa melawan Yayasan Karya Cipta Indonesia (YKCI) di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Ia gembira karena Telkomsel sanggup meraup kemenangan. Ketika itu majelis hakim menyatakan gugatan YKCI tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard alias NO) lantaran surat kuasa yang dikantongi pengacara YKCI cacat hukum.

Yang membikin Panji geregetan, ia mesti sibuk beradu bukti dan memboyong beberapa saksi serta ahli sebelum hakim mengetukkan palu terakhirnya. Sebetulnya, kemenangan itu bisa saja diraih dengan sederhana, jika saja hakim berkenan melakukannya di putusan sela. Nyatanya, dalam putusan akhir, majelis hakim hanya mempertimbangkan keabsahan surat kuasa YKCI. “Kenapa harus menunggu sampai putusan akhir?” gerutu advokat dari Kantor Hukum Adnan Buyung Nasution & Partners itu, usai sidang. Seharusnya, kata dia, majelis sudah dapat memutuskan hasil sengketa ini dalam putusan sela di awal-awal persidangan.

Di Pengadilan Negeri (PN) Padang, 24 April lalu, hal semacam ini juga terjadi mesti dengan keunikan tersendiri. Kasus ini sebenarnya terbilang ruwet. Mulanya, pengacara bernama Manatap Ambarita ditahan oleh Kejaksaaan Negeri. Ia dinilai telah menyembunyikan kliennya, Afner Ambarata, yang tersandung kasus korupsi.

Penahanan ini diprotes keras oleh pihak Manatap. Ia pun mengajukan permohonan praperadilan. Tapi majelis hakim mengkandaskan upaya itu. Permohonan dinyatakan tidak dapat diterima. Majelis beralasan, surat kuasa yang diberikan Manatap kepada para kuasa hukumnya tidak sah lantaran yang membubuhkan tanda tangan hanya Manatap. Paraf para penerima kuasa juga tidak ada dalam surat itu.

“Dalam surat kuasa khusus, hal yang paling esensial adalah tanda tangan. Namun dalam surat kuasa dari pemberi kuasa kepada penerima kuasa, hanya ada tanda tangan pemberi kuasa. Dengan ini, hakim berketetapan permohonan pra peradilan yang diajukan penerima kuasa tidak dapat diterima. Sehingga, hal-hal yang terungkap selama persidangan dikesampingkan,” demikian Zulkifli, ketua majelis hakim yang menangani perkara tersebut.

Metra Akmal, salah satu pengacara Manatap, kecewa berat terhadap putusan itu. “Kalau dianggap tidak sah, kenapa sidang praperadilan ini berlanjut sampai putusan. Kenapa pula, kita dibiarkan bertindak sebagai penasehat hukum pemohon?” tanyanya.

Meski sekedar persyaratan formil, surat kuasa memang tak boleh disepelekan. Tidak sedikit gugatan yang akhirnya kandas hanya karena tersandung masalah surat kuasa. Jika hakim menilai surat kuasa tidak sah, biasanya argumen hukum beserta bukti-bukti selama persidangan dikesampingkan begitu saja.

Idealnya Putusan Sela

Tidak sahnya surat kuasa berakibat sebuah perkara diputus NO alias tidak dapat diterima. “Putusan NO artinya ada syarat formal yang tidak terpenuhi,” kata Sudikno Mertokusumo, dosen hukum acara perdata pada Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada. Dari persepektif hukum acara, putusan NO sekaligus menunjukkan bahwa belum ada pembuktian atau belum masuk ke pokok perkara.

Jika demikian konsepnya, menjadi janggal. Pasalnya, mengapa persidangan yang berbulan-bulan itu akhirnya hanya menyentuh masalah surat kuasa saja padahal jelas-jelas kedua belah pihak sudah menapaki babak pembuktian? Tidakkah lebih baik persoalan surat kuasa diputus saja di putusan sela sebelum persidangan memasuki pokok perkara?

Surat kuasa, di mata hakim, ternyata bukan sekedar persyaratan formil. Ia juga bagian tak terpisahkan dari pokok perkara. Hakim tidak bisa berbuat banyak dalam hal ini. Mereka menunggu keberatan yang disampaikan salah satu pihak.

Sewaktu sidang perdana, majelis hakim selalu memeriksa kelengkapan persyaratan formil para kuasa hukum. Namun hakim tidak sampai menggelar pembuktian untuk mengetahui sah tidaknya surat kuasa itu. “Kalau ada pihak yang merasa keberatan mengenai surat kuasa, hakim mempersilahkan memasukkannya di eksepsi,” kata Efran Basuning, hakim PN Jakarta Selatan.

Usai penyampaian eksepsi, biasanya hakim memberi putusan sela. Putusan itu pada intinya menyatakan gugatan bisa dilanjutkan ke pokok perkara, atau sebaliknya gugatan tidak bisa dilanjutkan ke pokok perkara. Jika kemungkinan kedua yang terjadi, putusan sela sekaligus dapat menjadi putusan akhir.

Kebanyakan hakim menilai putusan sela hanya bersangkutan dengan kewenangan pengadilan. Penilaian mereka tidak keliru, setidaknya jika merujuk kepada Het Herziende Indische Reglement (HIR). “Berdasarkan HIR, memang hanya eksepsi yang berkaitan dengan kompetensi absolut saja yang harus diputus terlebih dulu. Selebihnya harus diputus bersamaan dengan pokok perkara,” ungkap Irianto Subiakto, seorang pengacara di Jakarta. Dengan demikian, masalah keabsahan surat kuasa tidak bisa diputus di putusan sela.

Namun Sudikno berpendirian, masalah surat kuasa bisa diputus di putusan sela maupun di putusan akhir. Bisa diputus dalam putusan sela lantaran surat kuasa memang bukan bagian dari pokok perkara. “Karena itu, kalau surat kuasa dianggap cacat, putusannya bukan gugatan ditolak, tapi tidak dapat diterima,” ujarnya menjabarkan.

Tidak Sesuai Zaman

Berdasarkan Undang-undang No 14/1970 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman (UU Kekuasaan Kehakiman), asas peradilan di negeri ini adalah cepat, sederhana dan berbiaya murah. Kalau masalah keabsahan surat kuasa yang sejatinya tergolong persyaratan formil diputus pada putusan akhir, asas peradilan itu seolah tiada arti.

Dari sinilah bolong hukum acara itu mulai terlihat menganga. “Harusnya semua yang berhubungan dengan hal-hal yang bersifat formal diselesaikan di awal,” cetus Irianto. Tujuannya, tentu agar pemeriksaan dan pembuktian pokok perkara tidak sia-sia hanya karena masalah formalitas gugatan saja.

Berdasarkan penelusuran Irianto, bolongnya hukum acara itu disebabkan adanya kesenjangan waktu antara perumusan HIR dengan UU Kekuasaan Kehakiman. HIR, yang eksis sejak jaman Belanda, tak mengenal asas peradilan yang cepat, sederhana dan berbiaya murah. “HIR hanya mengenal perdamaian,” ungkapnya.

Keberanian Hakim

Hukum acara yang bolong tentu saja ditambal. Bukan hanya pembentuk UU yang bisa melakukannya, hakim pun sebenarnya diberi kecakapan untuk itu. “Dibutuhkan keberanian hakim untuk melakukan interpretasi hukum,” cetus Irianto. Ia yakin, putusan hakim yang mengandung penemuan hukum ini berpotensi menjadi yurisprudensi.

Tentu tidak gampang mendobrak HIR. Namun, “Hakim yang baik, meskipun bukan mengenai kompetensi absolut, kalau memang esensial, diputus di putusan sela,” ujar Efran. Menurutnya, di pengadilan, surat kuasa itu ibarat Surat Ijin Mengemudi (SIM). Keduanya sama-sama esensial.

Tapi, Efran mengakui betapa sulitnya melakukan hal itu. Ia pernah menyidangkan perkara yang berujung pada perdebatan soal keabsahan surat kuasa. Perkara itu melibatkan perusahaan asuransi PT Jasa Asuransi Indonesia (Jasindo). Terkuak di persidangan, pengacara Jasindo datang ke pengadilan tidak bermodal surat kuasa khusus. Bekal yang ia bawa adalah surat kuasa umum untuk pendataan asset.

Efran dan dua hakim lainnya menyatakan bahwa gugatan Jasindo tidak dapat diterima. Tapi hal itu baru terungkap di ujung persidangan alias di putusan akhir. “Karena pihak lawan Jasindo tidak mempermasalahkannya di eksepsi, sehingga pemeriksaannya bersamaan dengan pokok perkara,” ungkap Efran.

Dalam perkara perdata, pada dasarnya hakim memang pasif. Ia tidak mungkin membuat keputusan tentang sesuatu yang tidak ada dalam petitum gugatan. Dalam hal surat kuasa, kalau tidak ada pihak yang mempermasalahkannya, hakim tidak bisa berbuat apa-apa.

Strategi Berperkara

Di sisi lain, seorang kuasa hukum terkadang sengaja menjadikan surat kuasa sebagai bagian dari strategi untuk memenangkan perkara. Hal ini lazimnya dilakukan oleh pengacara tergugat dengan mempermasalahkan surat kuasa yang dimiliki pengacara penggugat. Tujuannya tentu agar gugatan tidak diterima majelis hakim.

Yang rada janggal, ada juga fakta bahwa pengacara penggugat sengaja mencacatkan surat kuasanya sendiri. “Dia sengaja tidak menyempurnakan surat kuasa. Dia berharap supaya dapat melihat bukti yang dikeluarkan lawan dulu,” ungkap Irianto. “Jadi, jika gugatannya di-NO, dia akan mengajukan gugatan baru karena sudah tahu bukti-bukti lawan.”

Entah strategi itu bisa diendus lawan atau tidak, yang jelas hakim tidak ambil pusing dengan strategi itu. “Kadang-kadang memang ada lawyer yang memang teledor,” kata Efran. Tak jarang ia menjumpai pengacara yang kurang serius mengurus surat kuasa dari kliennya. Ujung-ujungnya, gugatan itu menguap begitu saja di persidangan.

Gugatan Baru

Lumrahnya, jika sebuah gugatan diputus NO, ada dua opsi yang bisa ditempuh oleh pihak yang kalah, mengajukan banding atau mendaftarkan gugatan baru. “Seperti halnya kalau kurang pihak, kalau surat kuasa cacat, bisa saja diajukan banding,” Efran menerangkan. Tapi ia yakin sepenuhnya, pengadilan tinggi hanya akan memperkuat putusan pengadilan tingkat pertama. “Kalau ada pengacara yang banding, itu namanya overconfidence“.

Irianto menguatkan pendapat Efran. Baginya, gugatan diajukan untuk menyelesaikan pokok perkara. Percuma jika hanya muter-muter di wilayah formil. “Lebih baik mengajukan gugatan baru. Jangan banding,” ujarnya. Toh di tingkat banding nanti yang diperiksa juga masalah surat kuasa. Bukan pokok perkaranya.

Sudikno juga berpikiran sama. Menurutnya, hanya pengacara yang pengetahuannya kurang yang akan mengajukan banding. “Kalau syarat formalnya tidak terpenuhi, mestinya mengajukan gugatan baru dengan memperbaiki syarat formal itu,” tandasnya. “Kalau mengajukan banding, itu lucu”.

Sidang praperadilan terhadap prosedur menangkap tangan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Al Amin Nur Nasution diwarnai perdebatan. Adu mulut muncul ketika Tim Kuasa Hukum KPK tanpa menggembol surat tugas, datang menghadiri sidang perdana di PN Jakarta Selatan, Senin (19/5).

Kendati Tim dari KPK sudah mengatongi surat kuasa khusus plus didukung kartu tanda pegawai KPK, Tim Pembela Al Amin tetap keberatan. “Dalam lembaga pemerintahan pada umumnya, pasti ada surat tugas. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang ada di depan ini tidak kami kenal. Apakah mereka kompeten mewakili KPK, kita tidak tahu itu tanpa ada surat tugas. Semua pegawai KPK mulai dari satpam juga punya kartu pegawai KPK,” demikian keberatan Tim Pembela Al Amin.

“Terimakasih atas tanggapan dari Kuasa Pemohon. Kami datang ke sini adalah atas dasar Surat Kuasa Khusus yang ditandatangani oleh Ketua KPK selaku termohon dalam perkara ini plus kartu pengenal bahwa kami ini benar pegawai KPK,” jawab salah satu anggota Tim Kuasa Hukum KPK Khaidir Ramli. “Untuk itu kami bisa bertindak mewakili KPK baik di dalam maupun di luar pengadilan sepanjang dalam perkara praperadilan ini. Kami rasa ini sudah lebih dari cukup”.

Menurut Khaidir, Surat Kuasa sudah lebih dari cukup menghadiri persidangan mewakili lembaga. Meski kuasa itu diberikan ke satpam KPK sekalipun, Khaidir dengan nada meninggi berkata, “dia (satpam, red) itu pun bisa mewakili KPK di persidangan ini.”

Sidang yang dipimpin hakim tunggal Artha Teresia akhirnya menyudahi silang pendapat itu. Permintaan Tim Pembela Al Amin diakomodir. Artha meminta Tim Kuasa Hukum KPK membawa surat tugas dalam sidang selanjutnya pada Rabu, (21/5), mendatang.

Permohonan praperadilan atas penangkapan Al Amin Nasution didaftarkan di PN Jaksel pada 30 April 2008 dalam register perkara No 06/Pid.Prap/2008/PN Jaksel. Al Amin yang anggota legislatif dari Fraksi Persatuan Pembangunan, merasa keberatan dengan aksi penangkapan yang dilakukan KPK terhadap dirinya pada 9 April lalu di parkiran hotel Ritz Carlton, Kuningan, Jakarta Selatan. Dini hari, bersama Eifel ia dibekuk KPK saat hendak pulang dari bertandang ke cafe hotel. Anggota Komisi IV DPR itu ditangkap KPK dengan dugaan menerima hadiah atau suap dari Azirwan, Sekda Kabupaten Bintan. Penyuapan diduga terkait dengan alih status hutan lindung di Pulau Bintan. Azirwan juga digelandang dini hari itu. Tim Pembela Al Amin tidak bersepaham dengan istilah tertangkap tangan. Penangkapan KPK, tutur Tim Pembela, tidak sejalan dengan ketentuan Pasal 1 butir butir 19 KUH Acara Pidana. Menurut Sirra Prayuna, salah satu anggota Tim Pembela, barang bukti yang dijadikan bukti permulaan oleh KPK belakangan diketahui bukan barang bukti yang terkait dengan tindak pidana yang dipersangkakan semula. Penyitaan uang total senilai Rp64 juta di tempat penangkapan, ternyata bukan hasil suap, tapi merupakan pinjaman pribadi dari Ketua Komisi IV. Selanjutnya, penyitaan oleh KPK atas fulus sebesar $33ribu Singapura yang diduga adalah uang suap, ujar Sirra, ternyata tidak ditemukan KPK dalam kekuasaan pemohon. Tapi justru didapati di apartemen milik Azirwan. Tim juga menyoroti ketidaklogisan Surat Perintah Penangkapan Sprint Kap-04/01/1V/2008 tertanggal 9 April 2008. Surat Perintah itu, didasarkan pada Laporan Kejadian Perkara Tindak Pidana Korupsi pada tanggal yang sama (LKTPK-11/KPK/IV 9 April 2008). Sirra mengatakan, rangkaian surat dalam tanggal yang sama itu sangat melawan logika normal. Ditengarai ada semacam rekayasa. Tangkap dulu, baru dicari pembenarannya. Selain itu, Tim melihat bahwa penerbitan surat perintah penangkapan oleh KPK tidak disertai dengan bukti permulaan yang cukup seperti digariskan pasal 17 KUHAP. Lantaran tertangkap tangan itu tidak disertai bukti permulaan yang cukup plus tidak pula memiliki dasar hukum, maka Tim Pembela meminta pengadilan menyatakan penangkapan, penahanan dan penyitaan yang dilakukan KPK tidak sah alias illegal.

Salah Alamat

Tanpa menunggu sidang selanjutnya, tudingan Tim Pembela Al Amin langsung dijawab Kuasa Hukum KPK. Khaidir Ramli yang sehari-harinya menjadi Penuntut Umum di KPK, mengatakan, praperadilan yang dilayangkan Tim Pembela Al Amin itu salah alamat. Praperadilan, ujarnya, hanyalah wewenang dan fungsi tambahan yang diamanatkan KUHAP kepada tiap Pengadilan Negeri. Tujuannya, untuk melindungi hak-hak tersangka atau terdakwa dalam kepentingan pemeriksaan suatu perkara.

Mengacu pada pasal 53, 54 dan 63 (3) Undang-undang KPK (UU No 30/2002), tutur Khaidir, segala perkara yang ditangani KPK mestinya diadili di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, termasuk perkara permohonan praperadilan. Bahkan, imbuh Khaidir, pasal 63 (3) UU KPK telah memberi prosedur yang cukup jelas kepada Al Amin jika merasa dirugikan akibat tindakan penyidikan dengan mengajukan tuntutan pada Pengadilan Tipikor. “Boleh juga dengan gugatan rehabilitasi dan atau meminta kompensasi,” ujarnya.

Lebih lanjut, Kuasa Hukum KPK juga menolak jika projustisia yang dilakukan terhadap suami biduan dangdut Kristina itu illegal. Penyelidikan, tutur Khaidir, sudah dilakukan sejak November 2007 berdasarkan Sprint.Lidik-39F/P.KPK/XI/2007 (tertanggal 7 November 2007). Berdasarkan bukti permulaan yang cukup, maka pada 9 April dini hari, KPK menangkap Al Amin. Dalam penggeledahan badan, ditemukan dokumen yang terkait dengan proses izin pengalihan fungsi hutan lindung di Kabupaten Bintan. Penemuan bukti tersebut, sudah senafas dengan hal yang dipersangkakan dalam proses penyelidikan.

Berpegangan pada pasal 18 (2) KUHAP, beber Khaidir, dalam hal tertangkap tangan, tidak perlu lagi surat perintah penangkapan. “Tidak ada satu pun ketentuan dalam KUHAP yang mengatur larangan penerbitan sprint penangkapan setelah penangkapan dalam hal tertangkap tangan,” ujarnya. Pasal 18 (2) itu menyatakan, “Dalam hal tertangkap dengan penangkapan dilakukan tanpa surat perintah, dengan ketentuan bahwa penangkap harus segera menyerahkan tertangkap beserta barang bukti yang ada kepada penyidik pembantu terdekat”.

Dalam jawaban, Kuasa Hukum KPK juga menyodorkan pengalaman masa lalu saat KPK harus menanggapi praperadilan untuk kali pertama. Praperadilan yang dimaksud dilayangkan oleh mantan Gubernur Aceh Abdullah Puteh ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Puteh ketika itu keberatan dengan prosedur penyidikan yang dilakukan KPK.

Dalam putusan, hakim PN Pusat Cicut Sutiarso menolak praperadilan yang dimohonkan Puteh. Menurut Cicut, penyidikan bukan ranah praperadilan. Dalam pertimbangan, Cicut juga menyarankan agar Puteh menempuh jalur tuntutan rehabilitasi dan gugatan ganti rugi seperti diatur dalam Pasal 63 (3) UU KPK. Lebih lanjut hakim juga berpandangan, demi kepastian hukum, mestinya permohonan diajukan ke Pengadilan Tipikor.

Usai sidang, salah satu anggota Tim Pembela Al Amin, Tubagus Sukatma mengatakan, KPK selama ini termasuk berlaku ambivalen. “Mana dalam UU KPK yang menyebut praperadilan harus di Tipikor?” ujarnya. Dia melihat,satu sisi KPK menanggapi praperadilan dengan berdalih harus ke Pengadilan Tipikor, di sisi lain, “Lihat saja izin penggeledahan di DPR kemarin, KPK kan minta ijinnya ke PN Pusat, bukan ke Tipikor.”

Terpisah, dimintai pendapatnya, Guru Besar hukum pidana Universitas Padjajaran Romli Atmasasmita berpendapat, praperadilan atas tindakan KPK semestinya diajukan di Pengadilan Tipikor. Logikanya, ketentuan KUHAP berlaku juga di pengadilan Tipikor dan KPK. Jika ada yang mengajukan ke Pengadilan Umum, “salah. Karena KPK nggak ada di pengadilan umum. Adanya di Pengadilan Tipikor”.

Lebih lanjut Romli menuturkan UU KPK merupakan lex spesialis, dan KUHAP sebagai lex generalisnya. Semua perkara dari KPK pasti dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor. Dengan demikian, urai Romli, “kalau KPK melakukan langkah-langkah projustitia ada permasalahan hukum maka yang berlaku UU KPK bukan ke KUHAP”.

Pendapat berbeda muncul dari pengajar Hukum Acara Pidana Universitas Indonesia T Nasrullah. Menurutnya ketentuan lex specialis beracara dalam UU KPK hanya menyangkut soal perkara korupsinya. Sedangkan pra peradilan, bukan berkaitan dengan perkara korupsinya, melainkan merupakan tindakan pengawasan. Antara lain pengawasan terhadap langkah penyidikan dan penuntutan, termasuk pengawasan terhadap upaya paksa seperti penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan. Dengan demikian, ujarnya, Hakim pengadilan Tipikor tidak bisa memeriksa praperadilan.

Menengok pada KUHAP, ditentukan bahwa di setiap wilayah pengadilan negeri ditunjuk satu orang hakim untuk menangani perkara-perkara pra peradilan. Lagipula, ujarnya, KUHAP menyebut tegas peradilan pengadilan negeri, bukan peradilan umum sebagaimana Pengadilan Tipikor bernaung di bawahnya. “UU KPK juga tidak menyebut keharusan mengangkat satu hakim tipikor menjadi hakim praperadilan,” tambahnya.